√ Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya

Posted on

Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya – Di dalam kehidupan kita saat ini harus lah ada hal yang memberikan ketentuan atau peraturan yang perlu di patuhi dan di jaga.

Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya

Peraturan yang di berikan akan membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman. Untuk itu hukum di perlukan dan menjadi pedoman bagi kita semua. Berikut penjelasannya:

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan sebuah ketetapan yang mengatur tentang kewajiban dan hak antarindividu di masyarakat. Di Indonesia, istilah tersebut berawal dari bahasa Belanda yakni Burgerlick Recht yang diambil dari Burgerlik Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum bisa diartikan sebagai seperangkat kaidah, perdata berarti yang mengatur harta benda, hak serta hubungannya antara manusia berdasar logika atau kebendaan. Hukum perdata secara umum berarti seluruh aturan yang mengatur kewajiban dan hak individu dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata sering disebut dengan hukum privat.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Ahli

Berikut penjelasan para ahli:

Baca Juga:  √ Pengertian Dekonsentrasi, Ciri, Tujuan, Dampak dan Contohnya

Subekti

Prof. Subekti menyatakan bahwa hukum perdata ialah semua hukum privat materil yakni hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan individu.

Prof Sudikno Mertokusumo

Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum perdata ialah semua peraturan yang membahas tentang hubungan antara individu yang satu dengan lainnya di dalam hubungan keluarga serta pergaulan masyarakat.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata yang beralku di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah hukum perdata yang ada di Eropa khususnya Eropa Kontinental di mana menggunakan hukum perdata Romawi sebagai hukum asli di Eropa selain hukum tertulis serta kebiasaan masyarakat lokal.

Tetapi, adanya perbedaan peraturan di tiap-tiap wilayah membuat masyarakat mencari solusi yang memiliki kepastian serta kesatuan hukum. Menurut gagasan dari Napoleon, pada tahun 1804 terkumpul hukum perdata yang dinamakan Code Civil de Francais atau Code Napoleon.

Perancis menjajah Belanda pada tahun 1809 sampai 1811 kemudian Raja Lodewijk Napolen memberlakukan Wetboek Napoleon Ingerriht Voor het Koninrijk Hollad yang isinya hampir sama dengan Code Napoleon dan Code Civil des Francais menjadi sumber hukum perdata di Belanda.

Setelah berakhirnya penjajahan tersebut, Belanda dan Perancis dipersatukan dan Code Civil des Francais dan Code Napoleon tetap berlaku di Belanda.

Belanda mulai membuat susunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) pada 1814 menggunakan dasar kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J. M. Kemper yang disebut Ontwep Kemper. Tetapi pada 1824 Kemper meninggal sebelum menyelesaikan tugasnya sehingga dilanjutkan oleh Nicolai yang saat itu merupakan Ketua pengadilan Tinggi Belanda.

Kodifikasi rampung dikerjakan pada 1814 pada 6 Juli 1830 bersamaan dengan pembuatan Burgerlijik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta Wetboek van Koophandle (Kitab Undang-Undang Hukum dagang).

Berdasarkan asas politik ataau asas koncordantie, dua undang-undang tersebut pada tahun 1948 diterapkan di Indonesia sampai saat ini yang dikenal sebagai KUHP bagi Burgerlijik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUH dagang bagi Wetboek van Koophandle (Kitab Undang-Undang Hukum dagang).

Asas Hukum Perdata

Asas-asas dalam hukum perdata yaitu :

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa individu bisa membuat perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang maupun  yang belum diatur dalam undang-undang. Asas tersebut tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP yang bebrunyi “seluruh perjanjian yang diadakan secara legal berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya”.

Baca Juga:  √ 10 Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli (Bahas Terengkap)

Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme beehubungan erat ketika perjanjian dibuat. Dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP, adanya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian adalah syarat mutlak.

Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti bahwa indivisu yang akan membuat perjanjian akan memenuhi setiap prestasi di antara dua pihak.

Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat berati bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menyatakan bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan, kewajiban serta hak yang sama di mata hukum.

Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau pacta sunt servada ada sebab sebuah perjanjian dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP.

Asas Moral

Asas moral adalah asas yang terikat dalam perikatan wajar, maksdunya tindakan sukarela individu sukarela tidak bisa menuntut hak bagi dirinya untuk menggugat prestasi pihak debitur.

Asas Perlindungan

Asas perlindungan mlindungi kreditur maupun debitur. Namun, yang memerlukan perlindungan ialah debitur sebab posisinya lemah.

Asas Kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian yang diwajibkan oleh kepatutan.

Asas Kepribadian

Asas kepribadian mengharuskan individu yang terlibat perjanjian bagi dirinya sendiri.

Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya
Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya

Asas I’tikad Baik

Asas i’tikad baik menurut pasal 1338 ayat 3 KUHP berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Menurut asas ini, sesuatu yang akan dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan serta tidak melanggar aturan.

Sumber Hukum Perdata

Volmare berpendapat bahwa ada dua sumber hukum perdata yaitu sumber hukum perdata tertulis serta sumber hukum perdata tidak tertulis (kebiasaan).

Algemene Berpalinegn van Wetgeving (AB)

merupakan ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia.

Burgerlik Wetboek (BW) atau KUH Perdata

merupakan ketetapan hukum nuatan Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia berdasarkan asas koncordantie.

Wetboek van Koophandle (WvK) atau KUH Dagang

tersusun atas 754 pasal termasuk buku I mengenai dagang secara umum dan buku II mengenai kewajiban dan hak yang ada dalam pelayaran.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

yanng mencabut penerapan Buku II KUHP terkait hak atas tanah kecuali hipotek. UU ini secara umum mengatur tentang hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.

Baca Juga:  √ 20 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Terlengkap

UU No. 1 Tahun 1996

tentang ketetapan pokok perkawinan.

UU No. 4 Tahun 1996

tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda terkait tanah.

UU NO. 42 Tahun 1996

tentang jaminan fidusia.

UU No. 24 Tahun 2004

tentang lembaga jaminan simpanan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

tentang kompilasi hukum Islam.

Macam-Macam Hukum Perdata

Hukum perdata dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa hal yaitu :

Hukum perdata Menurut Ilmu Pengetahuan

Hukum Pribadi (Perorangan)

Hukum pribadi mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum serta kecakapannya dalam memiliki hak serta bertindak sendiri dalam menjalankan haknya.

Hukum Keluarga

Hukum keluarga berhubungan dengan kekuasaan orang tua, perwalian, perkawinan dan pengampunan. Hukum keluarga berlaku sebab ada perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian melahirkan anak.

Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan mengatur tentang benda juga hak yang ada di benda itu. Benda yang dimaksud ialah semua benda serta hak yang merupakan milik orang tua atau objek hak milik.

Hukum ini melibatkan dua hal yaitu hukum benda yang bersifat mutlak atau hak akan benda yang dihormati atau diakui oleh individu dan hukum perikatan yang bersifat kehartaan antara dua atau atau lebih.

Hukum Waris

Hukum waris mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang pada ahli warisnya dengan urutan penerimaan dari ahli waris, hibah serta wasiat.

Hukum Perdata Menurut Pembagian Dalam KUHP

Buku I

tentang orang mengurusi tentang diri individu dan hukum kekeluargaan.

Buku II

mengurusi tentang hukum kebendaan dan hukum waris.

Buku III

mengurusi perikatan tentang hak dan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak tertentu.

Buku IV

mengurusi pembuktian dan daluarsa atau akibat hukum yang muncul dari adanya daluarsa.

Sekian penjelasan materi Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber dan Macamnya. Semoga penjelasan di atas mudah dipahami serta memberikan pengetahuan baru pada para pembaca. Terima kasih 🙂