√ Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak

Posted on

Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak – Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dari kacamata para ahli.

Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak

Kemudian, dalam kesempatan kali ini materi lain mengenai kebijakan publik akan diberikan yakni tentang pengertian kebijakan publik, bentuk, ciri, proses, jenis, tahap, evaluasi dan dampaknya. Selamat membaca.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah rangkaian perbuatan yang dijalankan ataupun tidak dijalankan oleh pemerintah di mana orientasinya ialah tujuan tertentu guna menemukan solusi dari persoalan publik atau untuk kepentingan publik.

Bentuk Kebijakan Publik

Bentuk kebijakan publik yang dikemukakan oleh Tangkililisan (2003: 2) ada tiga jenis yaitu :

Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik makro bersifat umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar, seperti UUD RI 1945, UU atau Perpu, Perpres, Perda atau PP. Kebijakan publik makro dapat langsung diterapkan.

Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik meso memiliki sifat menengah atau sering pula dikatakan sebagai penjelas pelaksanaan. Kebijakan publik meso dapat berupa Surat Edaran Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, Peraturan gubernur, Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota, Peraturan Walikota.

Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan mikro mengatur penerapan kebijakan publik di atasnya dan bisa berupa aturan yang dibuat oleh para aparat publik tertentu yang berkedudukan di bawah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Baca Juga:  √ 15 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, Tingkatan & Macam

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Suharno (2010: 22 – 24) di antaranya sebagai berikut :

  1. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang merujuk pada tujuan dibandingkan sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak secara kebetulan.
  2. Kebijakan pada dasarnya tersusun dari tindakan-tindakan yang saling terkait serta memiliki pola yang berorientasi pada tujuan tertentu yang dilakukan para pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.
  3. Kebijakan berkenaan dengan yang faktanya dijalankan pemerintah di bidang-bidang tertentu.
  4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif, berkemungkinan memenuhi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam persoalan yang menjadikan intervensi pemerintah diperlukan.

Proses Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dari para ahli kebijakan publik, kita ketahui bahwa kebijakan publik dibuat pemerintah dengan tujuan tertentu untuk masyarakat serta melalui banyak tahapan dalam penyusunannya.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam membuat sebuah kebijakan hingga siap untuk diterapkan menurut William Dunn dalam Budi Winarno yaitu :

Penyusunan Agenda

Tahapan penyusunan agenda adalah sebuah fase serta proses yang amat strategis di dalam fakta kebijakan publik. Pejabat-pejabat yang sudah dipilih dan diangkat dapat memposisikan persoalan dalam agenda publik.

Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak
Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak

Persoalan-persoalan tersebut akan berkompetisi terlebih dulu sebelum bisa masuk di dalam kebijakan publik dan pada akhirnya hanya ada beberapa persoalan saja yang bisa masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Dalam tahapan ini, bisa jadi suatu persoalan tidak disentuh sama sekali, sedangkan persoalan lain ditetapkan sebagai fokus yang akan dibahas atau ada juga persoalan sebab alasan-alasan tertentu akan ditunda dalam jangka waktu lama.

Formulasi Kebijakan

Persoalan yang sudah masuk dalam agenda kebijakan lalu dipaparkan oleh pembuat kebijakan. Persoalan-persoalan tersebut diinterpretasikan untuk selanjutnya dicarikan solusi terbaiknya. Di dalam upaya pemecahan persoalan-persoalan tersebut akar masalah ditelusuri serta diberikan beberapa alternatif atau pilihan kebijakan yang tersedia.

Baca Juga:  √ Pengertian DPR, Fungsi, Tugas Dan Hak-Haknya (Terlengkap)

Adopsi Kebijakan

Tujuan dari legitimasi ialah untuk memberikan kewenangan akan proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara turut dalam arahan pemerintah.

Dari banyaknya alternatif pilihan kebijakan yang diberikan oleh para perumus kebijakan, nantinya hanya akan dipilih satu alternatif saja yang selanjutnya diadopsi dengan dukungan dari sebagian besar legislatif, kesepakatan antara direktur lembaga ataupun putusan pengadilan.

Implementasi Kebijakan

Masing-masing tahap implementasi kebijakan akan memiliki dampak dari kinerja kebijakan tersebut. Pada kondisi ini akan diketahui apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak.

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan elit semata jika program tersebut tidak diterapkan, artinya kebijakan tersebut harus dijalankan oleh lembaga-lembaga administrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh unit-unit teradministrasi yang menjalankan sumber daya finansial dan manusia. pada tahapan ini, ada kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan atau kegiatan yang berkaitan dengan penilaian atau estimasi kebijakan yang di dalamnya mencakup implementasi, substansi serta dampak.

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Pada tahap evaluasi kebijakan ini, kebijakan yang telah dijalankan akan  dievaluasi atau dilakukan penilaian untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendapatkan dampak yan diharapkan yaitu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Maka dari itu, ditetapkanlah kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran yang menjadi dasar dalam menilai sebuah kebijakan publik yang diterapkan sudah memiliki dampak atau meraih tujuan yang diharapkan ataukah belum.

Dunn menyatakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, ketika merujuk pada penerapan sebagian skala nilai akan hasil kebijakan dan program. Proses evaluasi kebijakan mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, perumusan serta perumusan kembali atas masalah.

Baca Juga:  √ 28 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli (Bahasan Lengkap)

Jenis Kebijakan Publik

James Anderson dalam Suharno (2010: 24 – 25) mengungkapkan beberapa kategori kebijakan publik seperti di bawah ini :

  1. Kebijakan substanstif dengan kebijakan prosedural
  2. Kebijakan distribusi dengan kebijakan reulatori dan kebijakan redistributif
  3. Kebijakan materal dengan kebijakan simbolik
  4. Kebijakan yang berkaitan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (private goods).

Dampak Kebijakan Publik

Mengutip dari Dye (1981: 367) kebijakan publik mempunyai dampak yakni seluruh efek yang muncul akibat penerapan sebuah kebijakan dalam kehidupan nyata.

Efek kebijakan tersebut yakni hal-hal yang dijalankan pemerintah, misalnya pembayaran tunjangan kesejahteraan umum, pembayaran tunjangan profesi, pembangunan dan perbaikan jalan raya, penangkapan pelaku kriminal atau penyelenggaraan sekolah umum.

Sebuah kebijakan akan memunculkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif ialah dampak yang diharapkan terjadi dari penerapan kebijakan serta bermanfaat untuk lingkup kebijakan tersebut. Sebaliknya, dampak negatif ialah dampak yang tidak diharapkan terjadi dari penerapan kebijakan dan tidak bermanfaat utntuk lingkup kebijakan tersebut.

Sekian penjelasan materi Pengertian Kebijakan Publik, Ciri, Proses, Jenis, Tahap & Dampak. Semoga penjelasan di atas bisa dipahami dengan mudah serta menjadi tambahan pengetahuan untuk para pembaca. Terima kasih 🙂